Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. 

Undang-Undang Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi landasan hukum utama dalam perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban wajib pajak, jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, ketentuan perpajakan internasional, serta tata cara perpajakan. Selain itu, terdapat juga beberapa undang-undang lain yang mengatur tentang pajak, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Pajak

Selain undang-undang, terdapat juga peraturan pemerintah dalam bidang perpajakan. Peraturan pemerintah ini berisi penjabaran lebih lanjut tentang ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam peraturan pemerintah ini diatur tentang tarif pajak penghasilan, kriteria subjek pajak, penghitungan penghasilan kena pajak, pengurangan penghasilan kena pajak, dan lain-lain.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, peraturan direktur jenderal pajak juga menjadi sumber hukum dalam perpajakan. Peraturan direktur jenderal pajak adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Contohnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Penerima Pendapatan yang Memiliki Kualifikasi sebagai Perusahaan Kecil.

 Perjanjian Pajak Internasional

Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam perdagangan internasional juga melakukan perjanjian pajak internasional dengan negara-negara lain. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak dan menghindari pemberian pajak ganda terhadap wajib pajak. Perjanjian pajak internasional

Kesimpulan

Dalam bidang perpajakan, terdapat beberapa sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-undang perpajakan menjadi landasan hukum utama dalam perpajakan di Indonesia, sementara peraturan pemerintah pajak dan peraturan direktur jenderal pajak merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, Indonesia juga melakukan perjanjian pajak internasional untuk mencegah penghindaran pajak dan menghindari pemberian pajak ganda terhadap wajib pajak.

Ketiga sumber hukum tersebut merupakan landasan yang penting dalam menentukan kewajiban pajak dan penghitungan pajak yang dikenakan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan direktur jenderal pajak. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari sanksi dan denda yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran dalam perpajakan. Dengan pemahaman yang baik terhadap sumber-sumber hukum perpajakan yang berlaku, diharapkan dapat memperkuat tata kelola perpajakan di Indonesia.

Ringkasan

• Undang-undang perpajakan menjadi landasan hukum utama dalam perpajakan di Indonesia
• Peraturan pemerintah pajak dan peraturan direktur jenderal pajak merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang
• Indonesia melakukan perjanjian pajak internasional untuk mencegah penghindaran pajak dan menghindari pemberian pajak ganda terhadap wajib pajak
• Ketiga sumber hukum tersebut penting untuk menentukan kewajiban pajak dan penghitungan pajak yang dikenakan
• Wajib pajak perlu memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan direktur jenderal pajak
• Pemahaman yang baik terhadap sumber-sumber hukum perpajakan yang berlaku dapat memperkuat tata kelola perpajakan di Indonesia.